Masuk 5% ke BIPI, Grup Bakrie Perluas Lini Bisnis

Kabar Emiten
Masuk 5% ke BIPI, Grup Bakrie Perluas Lini Bisnis

Jakarta, Investrade.app - Masuknya Bakrie Capital Indonesia sebagai pemegang sekitar 5% saham PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) pada 24 Februari 2026 mulai menunjukkan dampak pada arah kerja sama bisnis perseroan. Terbaru, emiten energi tersebut menjalin kemitraan strategis dengan entitas Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG).

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 9 Maret 2026 terkait penyaluran dan pemanfaatan gas bumi yang dikelola oleh ENRG.

Corporate Secretary BIPI, Kurniawati Budiman, menjelaskan bahwa MoU tersebut merupakan langkah awal bagi kedua perusahaan untuk menjajaki potensi kolaborasi dalam pemanfaatan gas bumi.

“MoU ini merupakan kesepahaman awal antara Perseroan dan PT Energi Mega Persada Tbk. untuk menggali peluang kerja sama dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan gas bumi yang dikelola oleh EMP,” ujar Kurniawati dalam keterangan tertulis, Rabu (11/3).

Melalui kerja sama tersebut, BIPI berpotensi memperoleh pasokan gas bumi yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi liquefied natural gas (LNG). Gas tersebut rencananya akan diproses melalui fasilitas mini LNG plant milik entitas anak BIPI, salah satunya yang berlokasi di Wunut, Kabupaten Sidoarjo.

Selain mendukung operasional fasilitas yang sudah ada, kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan pemanfaatan gas bumi di sejumlah wilayah lain. Beberapa area yang menjadi potensi ekspansi antara lain Batam dan Aceh, seiring dengan strategi perluasan portofolio bisnis energi perseroan.

Kurniawati menambahkan, penandatanganan nota kesepahaman ini belum memberikan dampak langsung terhadap kondisi keuangan BIPI. Meski demikian, kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan bisnis LNG perseroan ke depan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak termasuk dalam kategori transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.